(Latepost, Kamis, 16 Oktober 2025) Adanya peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan hukum dan penanggulangan bencana yang menuntut desa untuk membentuk dan mengeluarkan SK anggota dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Desa Tanggap Bencana (Destana) sebagai salah satu bentuk pananganan dini yang dapat ditampung sebagai tempat utama apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Musyawarah desa berlangsung di hari Kamis, 16 Oktober 2025 yang bertempat di BPU Desa Karya Bhakti mulai pukul 09.00-12.00 wita. Dihadiri oleh Bapak Imron selaku perwakilan dari Camat Muara Wahau, Bhabinkamtibnas Desa Karya Bhakti, Babinsa Desa Karya Bhakti, Kepala Desa Karya Bhakti beserta jajarannya, Ketua BPD beserta anggota, Kepala Sekolah Paud, TK, SD serta SMP, Ketua PKK beserta anggota, Ketua RT 1-18, kpmd, tokoh agama dan masyarakat, serta karang taruna. Pembentukan panitia dilakukan secara penunjukan yang disepakati bersama baik dari pemimpin rapat dan juga peserta rapat. Hasil rapat didapatkan kesepakatan yakni Kadarkum dengan 15 orang, Posbankum 3 orang, dan Destana dengan 25 orang seperti peraturan yang telah ditetapkan. Dengan terbentuknya kepanitiaan tersebut, gugurlah sudah kewajiban desa sesuai arahan yang diberikan. Pemerintah Desa dan peserta rapat mengharapkan tidak hanya berhenti dipembentukan saja, namun juga ada perkembangan kegiatan/pelatihan dari pusat seperti yang telah disampaikan pada zoom meeting/bimtek tempo waktu.